Jumlahpenerima SK inpassing bagi guru madrasah swasta di Kabupaten Cilacap hingga Kamis (7/12) menjadi 314 orang. Hal ini setelah Merdekabelajar adalah kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dahulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di peserta didik. Tidak bisa dimungkiri, sampai sekarang ini guru masih terkungkung dalam belenggu problematika pendidikan. Selama ini, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BeritaHarian Guru Terbaru dan Terlengkap, Untuk mengetahui keterangan status data pada tunjangan profesi, maka Bapak atau Ibu Guru dapat melihat Uraian, Data, dan Keterangan. Uraian Status Data Kelulusan Sertifikasi Pendidik menunjukkan angka berapa dan apa isi Keterangan yang disajikan pada lembar tersebut. Jika status data menunjukkan angka: info gtk 2019 info gtk adalah info gtk dengan BerdasarkanPP No.11 Tahun 2017 batas pensiun jabatan fungsional Penilik disesuian berdasarkan jenjang jabatan penilik. Dalam Pemenpan 26 tahun 2016 pasal 1 ayat 9 yang dimaksud Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional Penilik kepada Direktorat Guruyang berhak menerima insentif adalah Guru Madrasah nonPNS, RA, MI, MTs, dan MA. Dan pastinya harus memenuhi kriteriya yang berlaku agar tunjangan insentif dapat dibayar. Kriteriya cair tunjangan insentif guru madrasah 2022, tentunya belum sertifikasi, Memiliki NPK atau NUPTK, S1 atau D-IV, memenuhi 6 jam tatap muka, tidak menerima bantuan cara membuat struktur organisasi kelas yang kreatif dari karton. Jakarta - Masa pensiun setiap Pegawai Negeri Sipil PNS untuk jabatan fungsional JF telah diatur dalam ketetapan pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara BKN. Sama halnya dengan guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK yang memiliki aturan batas usia pensiun PNS, aturannya terbagi ke dalam tiga kategori berdasarkan jabatannya masing-masing. Artinya, PNS dengan jabatan tertentu yang telah mencapai batas usia pensiun tersebut akan diberhentikan dengan hormat dan dibebastugaskan sebagai sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan berapa batas usia pensiun PNS maupun guru PPPK sesuai dengan ketetapan dari pemerintah?Ketentuan batas usia pensiun PNS tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor Surat keputusan ini membahas tentang Batas Usia Bagi PNS yang Memegang Jabatan surat yang tertanggal 3 Oktober 2017 ini tertulis, batas usia pensiun PNS minimal 58 tahun dan maksimal 65 tahun. Dari tiga batas usia tersebut, dibagi ke dalam tiga tingkatan berdasarkan jabatan dan aturan usia pensiun PNS selengkapnya dapat disimak pada pemaparan berikutUsia 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli yang berusia di atas 60 tahun dan menduduki JF ahli madya sebelum aturan ini diberlakukan, maka batas usia pensiunnya adalah 65 yang berusia di atas 58 tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia sebelum aturan ini diberlakukan, maka batas usia pensiunnya adalah 60 Aturan untuk Guru PPPKBerbeda dengan aturan bagi PNS yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pemaparan Undang-undang UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara."Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan," bunyi ayat 1 pasal 1 dalam UU Nomor 5 Tahun pernyataan dalam UU tersebut, PPPK merupakan pegawai kontrak. Artinya, masa kerja guru PPPK berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan minimal satu tahun dan dapat berbeda dengan PNS, tidak ada aturan batas usia pensiun pasti yang berlaku bagi guru ASN PPPK. Bagaimana menurut detikers? Simak Video "Demo Tolak Usia Pensiun di Prancis Ricuh, Polisi Lepaskan Gas Air Mata" [GambasVideo 20detik] rah/nwy Jakarta - Sekitar tiga tahun lagi, puluhan ribu tenaga pengajar atau guru akan memasuki usia pensiun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud memprediksi sekitar guru yang akan pensiun pada tahun 2022 tersebut."Jadi berdasarkan data yang ada pada kami, pada tahun 2022 itu akan terjadi puncak guru pensiun terbesar yaitu guru yang akan pensiun," ucap Sekretaris Jenderal Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi dalam pemaparannya saat diskusi media di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 12/3/2019.Untuk itu Didik menyebut antisipasi perlu dilakukan melalui proses rekrutmen guru. Dia khawatir apabila hal itu tidak disiapkan betul maka dapat terjadi kekurangan guru. "Tentu ini perlu diantisipasi, sehingga nanti ketika ada rekrutmen guru baru, bukan hanya merekrut guru yang baru saja tapi juga sudah memperhitungkan guru yang pensiun ini sehingga nanti tidak terjadi kekurangan guru," ujar Didik."Perlu kami sampaikan bahwa rekrutmen guru itu ada tiga macam, pertama untuk memenuhi kekurangan guru, kedua untuk memenuhi karena penambahan akses seperti pembangunan sekolah baru sehingga perlu guru baru, ketiga untuk memenuhi guru yang pensiun," imbuh disebut Didik akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KemenPAN RB untuk persiapan mekanisme rekrutmennya. "Tentu ini kami akan koordinasi terus dengan KemenPAN agar nanti yang pensiun tahun 2022 ini nanti bisa dipenuhi dari rekrutmen terbuka yang sekarang sudah dilakukan, untuk memenuhi guru yang pensiun," sebut Didik. Simak Juga 'Marak Pelecehan Guru, DPR Bahas Faktor Hukum'[GambasVideo 20detik] eva/dhn Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Sejak tahun 2016 telah dibuka lagi masa "inpassing"/penyesuasian untuk pustakawan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing. Artinya Permenpan dan RB tersebut membuka peluang bagi PNS yang selama ini menduduki jabatan pelaksana, struktural, apabila memenuhi syarat dan ketentuan dapat beralih menduduki jabatan fungsional dengan inpassing/penyesuaian. Jabatan fungsional yang dimaksud meliputi pustakawan, peneliti, pranata komputer, arsiparis, penuluh pertanian, jaksa, dokter, widyaswara dan lain-lain yang jumlahnya di Indonesia sudah ada 129 Permenpan RB Tahun 2016 dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, perlu mengangkat PNS yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/inpassing pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2016. Tentunya ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi PNS dan pemerintah, mengingat jabatan fungsional di lembaga dan/kementerian semakin menyusut karena pensiun dan formasi untuk jabatan fungsional yang diusulkan dan disetujui relatif sedikit. Padahal jabatan fungsional sebagai sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Tidak ada jabatan fungsional yang "instan", ada ilmunya secara spesifik. Jabatan fungsional juga bukan sebagai wahana berlabuh para "kutu loncat", setelah menjelang masuk batas usia pensiun BUP, meloncat ke fungsional agar pensiunnya dapat diperpanjang sampai 5 tahun dari 60 menjadi 65 tahun.Pustakawan sebagai salah satu jenis jabatan fungsional yang dapat inpassing sesuai dengan Permenpan RB tahun 2016 tersebut. Program ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan pada PNS yang mempunyai minat dan memilih jabatan fungsional dari pelaksana dan struktural. Tentunya yang mendudukan jabatan struktural harus merelakan posisinya ditempati orang lain, dengan segala konsekwensinya tidak mendapat tunjanga struktural tetapi tunjangan fungsional. Untuk naik jabatan/pangkat harus mengumpulkan angka kredit, dan mempunyai karya tulis yang dapat dinilaikan. Jadi mau tidak mau harus menulis, apalagi yang jabatan/pangkatnya sudah madya menuju utama, harus mempunyai konsep, penelitian yang bersifat nasional, dan menulis di artikel ilmiah hasil penelitian di jurnal terakreditasi nasional/internasional. Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pembina perpustakaan dan pustakawan di Indonesia menyambut baik, mengingat jumlah pustakawan di Indonesia masih sedikit, baru 3400 orang data Perpusnas RI, 2018, Hal ini masih sedikit bila dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265 juta orang. Sedang jumlah perpustakaan sebanyak terdiri dari perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, dan perpustakaan khusus, sehingga masih diperlukan Pustakawan sebanyak orang Rencana Strategis Perpusnas 2015-2019 yang tersebar di wilayah Indonesia. Momentum terbitnya Permenpan RB Tahun 2016 sangat tepat untuk memenuhi kekurangan jumlah Pustakawan di Indonesia. Oleh karena itu Perpustakaan Nasional RI mengeluarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpassing. Ketentuan ini sebagai petunjuk pelaksanaan juklak sekaligus petunjuk teknik juknis untuk mengangkat PNS menjadi pustakawan melalui inpassing/penyesuaian. Makna penyesuaian/inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dalam jangka waktu tertentu dari Desember 2016 - Desember 2018.Dalam inpassing ini meliputi jabatan fungsional keterampilan dan keahlian. Untuk jabatan keterampilan, mempunyai ijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III, mempunyai pengalaman 2 dua tahun di bidang fungsional yang akan diduduki, lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki, nilai prestasi kerja baik, dan usia maksimum 3 tiga tahun sebelum batas usia pensiun bagi pejabat pelaksana, serta 2 dua tahun sebelum batas usia pensiun BUP bagi administrator dan pengawas. Keahlian syarat minimum Diploma IV/S1, ujian kompetensi, usia maksimum untuk 1 satu sebelum BUP bagi yang akan menduduki jabatan ahli ini juga memberi kesempatan bagi PNS yang sudah dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 lima tahun tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat yang lebih tinggi. Artinya bagi pustakawan yang sudah diberhentikan sementara, dan belum mendapat Surat Keputusan berhenti tetap bila sudah 6 tahun, status jabatan fungsional pustakawan dapat diaktifkan kembali. Ini kesempatan emas bagi pustakawan, bila masih mempunyai pilihan menduduki jabatan fungsional pustakawan. Inpassing untuk pustakawan ini pernah dilaksanakan pada tahun 1988 sampai 1990, waktu itu belum ada/belum banyak lulusan ilmu perpustakaan. Akibatnya menjadi pustakawan karena inpassing, namun penulis menjadi pustakawan bukan karena inpassing tetapi menggunakan ijasah S1 jurusan ilmu perpustakaan JIP dari Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Indonesia maaf bukan untuk sombong, terima kasih untuk dosen-dosen JIP-FIB UI.Yogyakarta, 18 September 2018 Pukul Lihat Worklife Selengkapnya Home - artikel - Mengenal Inpassing Pengertian, Syarat, Cara Daftar Online Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, segala sektor juga seolah dituntut untuk bisa bergerak cepat. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Semakin berkembang, semakin membutuhkan orang-orang yang kompeten untuk menunjang kualitas pendidikan. Dan sosok yang keberadaannya menjadi penting untuk peningkatan mutu pendidikan adalah guru. Kebutuhan guru akan semakin bertambah seiring dengan berubahnya waktu. Namun, banyaknya jumlah guru yang dibutuhkan ini ternyata menyebabkan terjadinya ketidakmerataan. Artinya, tidak semua guru pada suatu instansi atau lembaga bisa berada di bawah naungan ASN Aparatur Sipil Negara atau yang biasa dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil PNS. Memiliki status sebagai PNS secara tidak langsung akan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup guru melalui besaran gaji pokok dan beberapa tunjangan. Meski begitu, para guru yang belum berstatus sebagai PNS tidak perlu berkecil hati, sebab tersedia program pemerintah yang khusus ditujukan untuk guru dengan status belum PNS. Program tersebut adalah Program Inpassing. Pada artikel kali ini akan dibahas secara lebih mendalam terkait program tersebut. Apa Itu Program Inpassing Guru?Syarat Program Inpassing Guru1. Syarat Umum2. Syarat DokumenCara Daftar Inpassing Guru Apa Itu Program Inpassing Guru? Program inpassing guru merupakan sebuah program resmi yang diinisiasi oleh pemerintah untuk para guru non PNS agar bisa memperoleh penyetaraan gelar seperti guru PNS. Untuk bisa memperolehnya, tentu para guru non PNS harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, hingga lama masa kerja. Guru non PNS dapat mengikuti program inpassing melalui seleksi resmi sehingga mendapat jaminan pengangkatan oleh satuan pendidikan melalui pemerintah pusat atau daerah. Selain itu, bisa juga melalui jaminan pengangkatan dari satuan atau penyelenggara pendidikan yang dipelopori oleh masyarakat dengan syarat tertentu. Program Inpassing Guru ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Permendiknas pada No. 22/2010 terkait Perubahan pada Permendiknas dengan No. 47/2007 terkait Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Bagi GBPNS Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil serta perhitungan angka kreditnya. Nantinya, guru yang berhasil mengikuti program Inpassing alias penyetaraan akan mendapatkan tunjangan bulanan di mana besarannya setara dengan para guru PNS. Syarat Program Inpassing Guru pass Seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti program inpassing guru. 1. Syarat Umum Tidak berstatus sebagai guru pegawai negeri sipil PNS. Pendidikan minimal Sarjana S1/D-IV dari perguruan tinggi terakreditasi dan S2/S3 dari program studi terakreditasi minimal B. Memiliki sertifikat pendidik serdik, baik sebagai guru mata pelajaran, guru kelas, maupun guru bimbingan konseling. 2. Syarat Dokumen Fotokopi SK pengangkatan guru tetap. Fotokopi SK jadwal pembelajaran selama 4 semester dari kepala sekolah yang bisa didapatkan dari satuan pendidikan pangkal atau luar satminkal serta wajib diketahui oleh Dinas Pendidikan. Fotokopi SK pembagian tugas mengajar dari selama 4 semester terakhir saat menjadi guru tetap. Surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah satminkalnya, serta mencantumkan NUPTK atau NRG. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi oleh pihak perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah tersebut. Fotokopi SK akreditasi program studi. Jika pada ijazah sudah tercantum akreditasi program studi, maka tidak perlu menggunakan SK akreditasi. Fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi oleh LPTK penerbit sertifikat. LPTK adalah perguruan tinggi tempat Bapak/Ibu menempuh PPG Pendidikan Profesi Guru. Hasil cetak lembar transkrip data LTD/info PTK yang sesuai dengan Dapodik semester saat pengusulan. Syarat ini diperuntukkan GBPNS SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB. Fotokopi SK pengangkatan untuk tugas tambahan dan ditandatangani oleh ketua yayasan dan dilegalisasi oleh kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi. Contoh tugas tambahan adalah jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala unit produksi, kepala bengkel, dan sebagainya. Bagi guru bukan PNS GBPNS yang memiliki tugas tambahan harus melampirkan fotokopi sertifikat kepala sekolah/kepala laboratorium/kepala perpustakaan yang sudah dilegalisir oleh kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi. Cara Daftar Inpassing Guru Pendaftaran program inpassing guru ini bisa dikatakan mudah, sebab dapat dilakukan secara online. Berikut adalah cara mendaftar program inpassing guru secara online. Guru yang telah memenuhi persyaratan Dapodik akan diberi nomor urut sesuai status kepemilikan sertifikat pendidik, usia, masa kerja. Selanjutnya, pengumuman akan ditampilkan di laman web gtk kemendikbud. Guru yang namanya sudah diumumkan di tahap 1 dapat menyiapkan berkas administrasi pemberian kesetaraan jabatan fungsional. Berkas akan diperiksa oleh kepala sekolah terkait kelengkapan dan keabsahannya. Sertakan surat pengantar yang dibuat oleh kepala sekolah. Cetak Lembar Identitas Pengusul Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS. Berkas yang sudah diverifikasi dikirimkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar untuk mengusulkan kesetaraan jabatan. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar memverifikasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang dikirimkan kepala sekolah. Bapak/Ibu harus selalu mengecek info GTK di laman gtk kemendikbud untuk memantau perkembangan berkas tersebut. Demikian penjelasan terkait program inpassing guru, semoga informasi di atas bisa berguna untuk bapak/ibu guru. Bagi bapak/ibu guru yang tengah mengajar di suatu instansi pendidikan juga bisa lho menyarankan pihak yang bersangkutan untuk menggunakan aplikasi ujian online, Ujione. Aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan kegiatan ujian ataupun beragam bentuk kegiatan penilaian seperti tugas, kuis, ulangan, dan fitur juga bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan bapak/ibu guru sekalian. Dengan harga yang terjangkau Ujione dapat digunakan menggunakan perangkat apapun, di manapun, dan kapanpun. Saat ini juga sedang ada uji coba gratis selama 30 hari bagi bapak/ibu yang mungkin ingin mencoba lebih dulu. Kunjungi ya!!! Apa itu Inpassing? Inpassing Guru merupakan sebuah program yang diberlakukan kepada Guru Bukan PNS GBPNS yang bertujuan untuk menyetarakan Jabatan yang dilihat dari kualifikasi akademi, masa kerja, dan sertifikat pendidik. Proses pemberikan SK Inpassing ini, bukan langsung diberikan begitu saja kepada guru honorer non adalah sebuah upaya penyetaraan profesi guru negeri maupun swasta. Logikanya tidak akan ada lagi dikotomisasi guru negeri dan guru swasta. Guru itu satu, yaitu guru tidak akan ada lagi perbedaan guru baik dalam status mapun dalam segi tunjangan. Contents [hide] 1 Bagaimana cara inpassing guru bukan PNS?2 Apa itu Inpassing guru?3 Apakah guru non PNS bisa disetarakan dengan guru PNS?4 Apa saja yang bisa dilakukan jika masih berstatus sebagai guru non PNS?5 Apa syarat inpassing?6 Apa itu Inpassing Non PNS?7 Bagaimana cara mengajukan inpassing guru?8 Apakah guru inpassing bisa jadi PNS?9 Apakah inpassing harus sertifikasi?10 Kapan sk inpassing terbit?11 Inpassing itu untuk siapa?12 Apa itu data inpassing?13 Apakah guru inpassing bisa naik golongan?14 Sertifikasi guru itu apa sih?15 Bisakah honorer menjadi PNS?16 Apakah PPPK bisa untuk guru swasta?17 Apa itu Inpassing guru?18 Apakah guru non PNS bisa disetarakan dengan guru PNS?19 Apa saja yang bisa dilakukan jika masih berstatus sebagai guru non PNS?20 Apa itu Inpassing? Bagaimana cara inpassing guru bukan PNS? 2 Cetak LIP Lembar Identitas Pengusul dalam info PTK Ini dan tempelkan pada Cover map halaman depan. CEK LIP DISINI Dengan mencantumkan kode pada pojok kanan atas amplop. Guru yang telah memenuhi persyaratan inpassing guru bukan pns GBPNSP akan di beri no urut inpassing, yang akan di umumkan melalui You might be interested Apa Yang Dimaksud Dengan Guru Wilangan? Syarat Guru Inpassing. Apa itu Inpassing? Inpassing Guru merupakan sebuah program yang diberlakukan kepada Guru Bukan PNS GBPNS yang bertujuan untuk menyetarakan Jabatan yang dilihat dari kualifikasi akademi, masa kerja, dan sertifikat pendidik. Apakah guru non PNS bisa disetarakan dengan guru PNS? Mereka sama-sama berjuang demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Jika dilihat dari segi insentif, keduanya memang berbeda. Namun, Bapak/Ibu yang saat ini berstatus sebagai guru non PNS tidak perlu khawatir karena guru non PNS bisa disetarakan dengan guru PNS, misalnya dari segi gaji pokok dan tunjangan. Bagaimana caranya? Apa saja yang bisa dilakukan jika masih berstatus sebagai guru non PNS? Jika Bapak/Ibu sekarang masih berstatus sebagai guru non PNS, jangan berkecil hati karena masih banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya sertifikasi, P3K /PPPK, dan inpassing. Itulah pembahasan Quipper Blog tentang inpassing. Semoga bermanfaat untuk Bapak/Ibu. Mau update dengan dunia pendidikan masa kini? Yuk, kunjungi Quipper Blog. Salam Quipper! Apa syarat inpassing? Sedangkan syarat pengajuan inpassing dosen yang kedua, yakni yang dilakukan oleh dosen non PNS dengan jabatan Lektor ke atas, adalah sebagai berikut Surat pengantar dari pimpinan PTS Rektor/Ketua/Direktur. Biodata kenaikan pangkat penyetaraan. Fotokopi SK inpassing pangkat. Apa itu Inpassing Non PNS? Syarat-syarat Pengajuan Inpassing Guru Tahun 2021- Program Guru Inpassing merupakan sebuah program yang bertujuan untuk penyetaraan jabatan guru Non PNS dengan guru PNS yang dilihat dari kualifikasi akademik, masa kerja dan sertifikat pendidik tersebut. Bagaimana cara mengajukan inpassing guru? Syarat Pengajuan Inpassing Tahun 2021 Surat Pengantar dari Kepsek yang menerangkan bahwa guru tersebut merupakan pengajar di sekolah fotocopy NUPTK/NPK atau Lembar Padamu Negeri yang sudah Pengangkatan yang dilegalisir Dinas Pendidkan legalisir ijasah terakhir. Apakah guru inpassing bisa jadi PNS? dikutip dari laman – Anggota DPR RI komisi VIII Lisda Hendrajoni meminta pemerintah khususnya kementerian untuk dapat menjadikan guru inpassing yang telah mengabdi bertahun-tahun menjadi aparatur sipil negara ASN. Apakah inpassing harus sertifikasi? Inpassing GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan bagi guru bukan PNS GBPNS agar memiliki jabatan dan pangkat yang sama dengan guru PNS. Guru non PNS yang bisa mengajukan inpassing haruslah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Kapan sk inpassing terbit? Sehingga, SK inpassing ditargetkan selesai tahun 2021,” imbuhnya. Inpassing itu untuk siapa? Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa itu data inpassing? Inpassing adalah proses penyetaraan kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional guru Bukan PNS GBPNS dengan kepangkatan, golongan, dan jabatan guru PNS dengan tujuan untuk tertib administrasi, pemetaan guru dan kepastian pemberian tunjangan yang menjadi hak mereka. Apakah guru inpassing bisa naik golongan? Pangkat dan golongan pada SK Inpassing belum ada kenaikan tingkat dikarenakan belum adanya peraturan khusus untuk pembinaan karir bagi Guru Bukan PNS. Sertifikasi guru itu apa sih? “Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.” Bisakah honorer menjadi PNS? Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP nomor 48 tahun 2005. Dalam beleid ini ditetapkan kriteria pegawai honorer untuk bisa diangkat menjadi CPNS. Tentunya yang diutamakan yang mengabdi paling lama di instansi pemerintah. Apakah PPPK bisa untuk guru swasta? Dirjen GTK Guru Swasta Berhak Ikut Seleksi PPPK Guru. Apa itu Inpassing guru? Syarat Guru Inpassing. Apa itu Inpassing? Inpassing Guru merupakan sebuah program yang diberlakukan kepada Guru Bukan PNS GBPNS yang bertujuan untuk menyetarakan Jabatan yang dilihat dari kualifikasi akademi, masa kerja, dan sertifikat pendidik. Apakah guru non PNS bisa disetarakan dengan guru PNS? Mereka sama-sama berjuang demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Jika dilihat dari segi insentif, keduanya memang berbeda. Namun, Bapak/Ibu yang saat ini berstatus sebagai guru non PNS tidak perlu khawatir karena guru non PNS bisa disetarakan dengan guru PNS, misalnya dari segi gaji pokok dan tunjangan. Bagaimana caranya? Apa saja yang bisa dilakukan jika masih berstatus sebagai guru non PNS? Jika Bapak/Ibu sekarang masih berstatus sebagai guru non PNS, jangan berkecil hati karena masih banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya sertifikasi, P3K /PPPK, dan inpassing. Itulah pembahasan Quipper Blog tentang inpassing. Semoga bermanfaat untuk Bapak/Ibu. Mau update dengan dunia pendidikan masa kini? Yuk, kunjungi Quipper Blog. Salam Quipper! Apa itu Inpassing? Apa itu inpassing? 1. Syarat umum 2. Syarat dokumen Inpassing GBPNS adalah proses penyetaraan jabatan bagi guru bukan PNS GBPNS agar memiliki jabatan dan pangkat yang sama dengan guru PNS. Guru non PNS yang bisa mengajukan inpassing haruslah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik.

guru inpassing dapat pensiun